tugas inspektorat daerah. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat. tugas inspektorat daerah

Tugas dan wewenang Inspektorat Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Inspektorat Daerah Pasal 4 Inspektorat Daerah mempunyai tugas: a. 25 September 2023. hukum 1 salinan bupati lebak provinsi banten peraturan bupati lebak nomor 100 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat daerah kabupaten lebak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lebak,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Tugas Inspektorat Wilayah I seperti tercantum pada BAB IX Bagian kedua Pasal 383. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan. dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, agar dapat mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan dan pemeriksaan" adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang. penyelanggaraan pemerintahan daerah telah terkoordinasikan dengan baik. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; 63. ABSTRAK: bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, maka perlu mengatur kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah; bahwa dalam rangka. III Gol. Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas dan u ngsi Inspektorat Daerah; 1. Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang. Kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 yang terdiri dari. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa untuk. Dalam perspektif yang lebih sempit, berhubungan dengan tugas pokok Inspektorat maka kondisi yang dapat dijadikan tolok ukur antara lain : a. 2 Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Menjadi Mandat Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan. id (PPID Email) : ppid. perlu memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah; c. Tugas Pasal 4 Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Inspektorat Daerah Menuju Paradigma Baru. 4. Post navigation. Peran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagai APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan. pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV yang dapat dilaksanakan dengan baik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa tidak memilki kantor-kantor perwakilan ataupun cabang di daerah seluruh. U. PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR. Bagian Ketiga Tipe Pasal 5 (1) Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. Terwujudnya. Badan: Denpasar. id HELP DESK (0254) 7039946 (PPID) +6281511662216 Statistik Pengunjung Pengunjung Hari Ini:daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, juga membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Saat berubah nama menjadi DJPKN, tugas lembaga ini mengawasi semua penggunaan anggaran negara, anggaran daerah, dan BUMN/BUMD. 2. Rapat Koordinasi Satuan Tugas Saber Pungli Gunungkidul. INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN KHUSUS. Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menjelaskan terbitnya aturan ini adalah bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah. 53 Tahun 2020 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau. DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH Pasal 2 (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. . (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat. 9. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabu-paten Indragiri Hulu, tugas dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 14 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi. IV Jumlah Kepala 1 1 1INSPEKTORAT DAERAH Bagian Kesatu Inspektorat Pasal 2 (1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020. b. Pasa15 b. Konsultansi adalah kegiatan pelayanan seperti bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi kepada pemangkuTugas Pokok & Fungsi – Inspektorat. 11: Visi & Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung: Lihat: 2. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA TENGAH, Menimbang : a. (3) Kedudukan Inspektorat dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. B. Inspektorat Daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang. Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalamtentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); 18. PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. 19 halaman. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1. daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. INSPEKTORAT. Undang-Undang. 1. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. 5. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari : 1) Unsur Pimpinan : Inspektur. 2. APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain, merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,. Fungsi pengawasan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten untuk pelaksanaan tugas. 1605, 2017 KEMENDAGRI. Apel ini. kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. A. 10. Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH . (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi: a. 1 Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2017 Unit Pria Wanita Gol. 12/2017 tentang Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendali Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;. Nomenklatur Inspektorat Daerah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATAM, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka perlu. Pengusulan program pengawasan di wilayah; b. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu pada Peraturan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur : Perumusan Pemeriksaan dalam berakhirnya masa. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan. OPINI BPK ATAS LKPD PEMERINTAH KOTA BATU. Pasal 3 (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas: a. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Perundang-undangan. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAJO Menimbang : a. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan fungsional jenjang ahli muda yang diberikan tugas untuk membantu Pe jabat Administrator dalamBerdasarkan hasil penelitian, Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dibentuk melaui Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blora. 2. tugas dan fungsinya. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu. Secara singkat, Inspektorat, baik Inspektorat Daerah maupun Inspektorat Kementerian, memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan. 3 Maksud Dan Tujuan 1. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, PEMERINTAH KOTA YOGYAKA RTA INSPEKTORAT Jl. TUGAS DAN FUNGSI 1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 2. 23 Tahun 2014, PP No. Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas: a. Pengawasan oleh APIP. Apalagi saat ini beban tersebut bertambah dengan adanya Dana Desa yang diberikan kepada seluruh desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perbedaan Dasar Hukum Pembentukan BPK dan BPKP. Fungsi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan. b. U dang-Undang Nom r 14 Tahu n 1950 tentang embentukan Daerah-Daerah Ka u paten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Be ita Negara Republik Ind nesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 ahun 1968 ten ang Pembentukan Kabu aten Purwakarta dan. Inspektorat Daerah Adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan memeriksa kegiatan Pemerintah Daerah untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pengawasan. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah; melaksanakan urusan perlengkapan; melaksanakan urusan rumah tangga; melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; melaksanakan perbendaharaan; memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan Tugas dan fungsi Inspektorat Pasal 4 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto. 6. 2. mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi. Prov. 3. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan. Inspektur. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Inspektorat provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah provinsi. TugasMembantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Garut. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah Kabupaten Banggai, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Fungsi dan Tugas Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2022 21 Tabel 2. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 mengatur bahwa tugas inspektorat daerah dalam membantu Bupati/Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan oleh perangkat daerah, meliputi: a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi. Lingkup Inspektorat; u. Menimbang : a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah; d. go. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasiInspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi yang ganda untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi kepada OPD Provinsi sekaligus. II Gol. Perkembangan profesi audit internal saat ini sangat menuntut auditor yang profesional atas berbagai upaya. (0274) 371977, 515865, 562682 Fax. Tupoksi Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis. (Dialihkan dari Inspektorat jenderal) Inspektorat Jenderal (disingkat Itjen) adalah unsur pengawas pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian. pelaksanaan administrasi inspektorat. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 jo. daerah yang secara teknis menjalankan tugas dan fungsi melakukan pengawasan. Inspektorat Kota Baubau tentu memiliki sebuah perencanaan untuk bisa. Tugas Pokok Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. SALINAN BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 14 Seri: E PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat mempunyai tugas pokok dalam. Sekretariat,. Fungsiperumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 1957-Sekrt/2017. Judul. PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR. 6. 2. BupatiWali Kota Lampiran : 1 (satu) berkas di Hal : Penguatan Inspektorat Daerah Seluruh Indonesia Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam rangka penguatan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam. Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan secara administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: a. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020. 4. TUGAS DAN FUNGSI 1. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019, tugas Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangPembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen) atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektur Pembantu, terdiri dari: a. Tugas dan Fungsi Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2). (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. go. Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; 1. TATA KER. 4. Pembinaan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan. Perbedaan antara BPK dan BPKP yang pertama adalah mengenai dasar hukum pembentukannya. 17 Juli 2023. 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 1. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020. No. Ketua Tim Pemeriksa membuat Notulen Entry Meeting. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Malang. 3. Pencabutan. Rapat Koordinasi Satuan Tugas Saber Pungli Gunungkidul. Inspektorat merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. perumusan. B. Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Tahun 2023: Lihat: 1. Pemerintahan daerah yang bersih merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang terjaga dari praktek yang korup, kolusif dan nepotis. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sl eman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1. mendistribusikan tugas kepada para bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya; i. September 1, 2016. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA SURABAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan.